KELUARGA BESAR PRODI ILMU PEMERINTAHAN ADAKAN BUKA BERSAMA DAN DISKUSI PUBLIK
Keluarga besar Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan alumni mengadakan kegiatan buka bersama sekaligus diskusi publik dengan tema “Pemilu dan Kemerosotan Demokrasi Indonesia” bertempat di RM. Pondok Indah Mahligai pada 28 Maret 2024.
Narasumber kegiatan ini terdiri dari Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si dan Dr. M. Nuur, S.Sos., M.Sy dosen tetap Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi. Kemudian Dr. M. Yusuf, S.Sos., M.IP dosen Ilmu pemerintahan Universitas Jambi serta M. Sahlani, S.Sos., M.Si akademisi dan peneliti lembaga survei Indo Barometer. Keduanya merupakan alumni Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi dari berbagai angkatan.
Acara ini dihadiri langsung Dekan Fakultas Syariah Dr. Habriyanto, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Yudi Armansyah, M.Hum, Ketua IKA Ilmu Pemerintahan Fransisco Chaniago, S.Sos., M.Pd, dosen, mahasiswa serta alumni Ilmu Pemerintahan dengan jumlah 100 peserta.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah Dr. Habriyanto menyampaikan bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan adalah salah satu prodi yang tepat untuk mengembangkan diskusi ataupun riset di bidang sosial politik, sehingga ke depan kegiatan sejenis perlu ditingkatkan dalam rangka penguatan keilmuan dan kelembagaan untuk mewujudkan UIN STS Jambi sebagai kampus reservasi kebaikan dan keunggulan.
Menurut Ketua Prodi Yudi Armansyah, M.Hum kegiatan ini rutin diadakan setiap bulan Ramadhan dengan mengundang para dosen, mahasiswa dan alumni. Selain sebagai ajang silahturahmi dan buka bersama, kegiatan diisi dalam bentuk diskusi publik tentang persoalan kebangsaan yang menjadi isu hangat tentang menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Indikatornya dapat dilihat dari data Freedom House yang mengungkap indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin diakhir 2023. Selain itu, ada dua persoalan krusial di pemilu 2024 (Kompas.id), yaitu munculnya calon presiden yang diduga pelanggar hak asasi manusia dan politik dinasti yang dimainkan penguasa.
